WEBGIS KAWASAN TRANSMIGRASI NATUNA
← Kembali ke Data
Gambaran Umum Desa Eks. Transmigrasi

Gambaran Umum Desa Eks. Transmigrasi


Pembangunan Permukiman Transmigrasi dilaksanakan mulai tahun 1979 sampai dengan tahun 1982 pada Lokasi SKP. A yang sudah menjadi Kecamatan Bunguran Tengah terdiri dari 3 SP yaitu SP.1 (Desa Harapan Jaya), SP.2 (Desa Tapau) dan SP.3 (Desa Air Lengit) pemekaran dari Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2014 dengan penempatan transmigrannya awal mulai tahun 1981 sampai tahun 1983 sebanyak 950 KK. dan masa Pembinaannya berakhir kemudian diserahkan pada Pemerintah Daerah tahun 1989 dan menjadi desa definitif.
Pembangunan Permukiman Transmigrasi SKP.B Batubi dilaksanakan tahun 1992 sampai tahun 1994 terdiri 3 SP yaitu SP.1 (Desa Batubi Jaya), SP.2 (Desa Gunung Putri) dan SP.3 (Desa Sedarat Baru) dengan jumlah transmigran sebanyak 1.060 KK. berasal dari asal dan pendamping dari daerah setempat. Pembinaan transmigran sampai tahun 1999 mulai dari penempatan kemudian dilakukan serah terima pembinaannya pada Pemerintah daerah tahun 1999 menjadi desa Definitif sesuai Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi sedangkan Penyerahan Pembinaan Permukiman Transmigrasi kepada Pemerintah Daerah Tahun 2009, sesuai Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.275/MEN/IX/2009 sebanyak 156 UPT (Unit Permukiman Transmigrasi) seluruh Indonesia termasuk Trans Batubi.
Seiring perkembangan Kabupaten Natuna, dengan melihat kondisi daerah kepulauan maka pada tahun 2006 – 2007 Kabupaten Natuna telah memiliki 16 Kecamatan. 6 Kecamatan pemekaran baru itu diantaranya adalah Kecamatan Pulau Tiga, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Siantan Selatan, Siantan Timur dan Jemaja Timur dengan total jumlah kelurahan/desa sebanyak 75. Pada Tahun 2008 Kabupaten Natuna melakukan pemekaran dengan dibentuk Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga kecamatan menjadi 12 Kecamatan. Namun demikian, pada tahun 2015 dilakukan pemekaran desa dan kecamatan, sehingga Kabupaten Natuna terdiri dari 15 kecamatan, 70 Desa dan 6 Kelurahan. Dengan mengingat kondisi dan rentang kendali yang selama ini juga terjadi di wilayah kepulauan kecil maka pada Tahun 2022 mengalami pemekaran lagi di wilayah Kecamatan Bunguran Utara yang sebelumnya merupakan Desa Seluan dimekarkan menjadi kecamatan Seluan dan terdiri 3 Desa serta Kecamatan Serasan yang didalamnya terdapat Desa Pulau Panjang dan Desa Kerdau yang letaknya juga jauh dari Keepulauan Serasan dimekarkan menjadi Kecamatan Pulau Panjang dengan didalamnya membawahi 3 (tiga) desa lama dan 1 Desa Pemekaran, Jadi sampai saat ini di Kabupaten Natuna terdapat 17 Kecamatan, 70 Desa dan 6 Kelurahan di tahun 2024.
Kecamatan Bunguran Tengah yang merupakan SKP Eks. Transmigrasi SKP A terdiri dari 3 Desa Eks.Transmigrasi dimekarkan pada tahun 2006 sesuai Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Bunguran Tengah dan merupakan pemekaran Kecamatan dari Kecamatan Bunguran Timur. Sedangkan Kecamatan Bunguran Batubi yang dimekarkan tahun 2014 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2014, sebelumnya 5 Desa yang berada di Kecamatan Bunguran Batubi termasuk 3 (tiga) desa) didalamnya adalah desa definitive Eks. Transmigrasi yaitu SP.1 Desa Batubi Jaya, SP.2 Desa Gunung Putri dan SP.3 Desa Sedarat Baru masuk dalam wilayah Kecamatan Bunguran Barat.
Sehubungan dengan adanya Pemekaran Desa dan Kecamatan, maka perubahan batas desa, batas kecamatan sangat berpengaruh sekali pada pengembangan wilayah desa dan kecamatan masing – masing. Hal yang menjadi bahan pembicaraan di setiap desa Eks. Transmigrasi dan sekitarnya adalah batas wilayah desa dengan batas Satuan Permukiman Transmigrasi yang dianggap tidak sama. Disini nampak sekali memang perbedaan diantaranya :
1. Batas SP (Satuan Permukiman Transmigrasi) sangat berbeda dengan Batas Desa karena Batas desa dapat berubah kapanpun dengan melalui pembahasan, rapat koordinasi dan kesepakatan di Daerah, sedangkan Batas Satuan permukiman sampai kapanpun tetap sama tidak berubah. Batas Satuan Permukiman Transmigrasi bisa berada di dalam batas Desa dan bahkan antar desa karena Transmigrasi dibentuk dari HPL Transmigrasi yang sudah lama sesuai perencanaan, pembangunan transmigrasi tahun sebelum transmigrasi ada, sedangkan batas desa baru dibentuk. Sejarah adanya transmigrasi karena adanya HPL Transmigrasi yang didalamnya terdapat Satuan Kawasan Pengembangan Transmigrasu, Unit Permukiman Transmigrasi dan Satuan Permukiman Transmigrasi.
2. Batas Satuan Kawasan Pengembangan Transmigrasi dengan batas Kecamatan juga pasti berbeda karena Batas Kecamatan juga dapat berubah kapanpun dengan melalui pembahasan, rapat koordinasi dan kesepakatan di Daerah, sedangkan Batas Satuan Kawasan Pengembangan Transmigrasi sampai kapanpun tetap sama tidak berubah. Batas Satuan Kawasan Pengembangan Transmigrasi bisa berada di satu Kecamatan dan bahkan antar Kecamatan karena Transmigrasi dibentuk dari HPL Transmigrasi yang sudah lama sesuai perencanaan, pembangunan transmigrasi tahun sebelum transmigrasi ada, sedangkan batas Kecamatan baru dibentuk sesuai pemekarannya dan perubahannya. Sejarah adanya transmigrasi karena adanya HPL Transmigrasi yang didalamnya terdapat Satuan Kawasan Pengembangan Transmigrasi, Unit Permukiman Transmigrasi dan Satuan Permukiman Transmigrasi.

📁 File Data

📕
GAMBARAN UMUM PERKEMBANGAN DESA EKS TRANSMIGRASI.pdf
pdf • 425.83 KB
Buka File